Jakarta, Direktorat SMK – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi SMK Tahun 2025 pada hari Selasa sampai dengan Jumat, 10 Juni sampai dengan 13 Juni 2025 di Redtop Hotel & Convention Center, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini dilakukan guna mendukung pelaksanaan program prioritas nasional Revitalisasi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan, khususnya untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam peningkatan kualitas pendidikan vokasi, sesuai yang di amanatkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025. Melalui program revitalisasi sekolah, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan telah menetapkan sejumlah sekolah yang akan mendapatkan dukungan penguatan pada sarana dan prasarana sekolah. Pada tahap 2 (dua) ini telah ditetapkan 129 SMK pelaksana program revitalisasi yang sudah memenuhi persyaratan yang terdiri dari 84 SMK negeri dan 45 SMK swasta. 

Pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada Selasa,  10 Juni 2025 dalam laporannya Ibu Niken Dwiyanthi selaku Ketua Sub Tim Kerja Revitalisasi SMK, Subdirektorat Sekolah Menengah Kejuruan menyampaikan bahwa Tujuan Bimbingan Teknis ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan satuan pendidikan serta pemangku kepentingan dalam melaksanakan bantuan pemerintah revitalisasi SMK secara swakelola, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan, guna mewujudkan sarana prasarana pendidikan yang layak dan berkualitas.

Ibu Hernita, selaku Subdirektorat Fasilitasi Sarana, Prasarana, dan Tata Kelola mewakili Direktur Sekolah Menengah Kejuruan untuk menyampaikan arahan dan membuka kegiatan, dalam kesempatan tersebut beliau mengatakan bahwa program revitalisasi merupakan bagian dari Asta Cita Presiden, Hasil Terbaik Cepat Nomor 4 (empat) selain itu Program Prioritas Kemendikdasmen Nomor 5 (lima) untuk mewujudkan sekolah unggul dan perbaikan sarana prasarana. Revitalisasi Tahun 2025 dilakukan dalam skema cash transfer dalam bentuk uang yang ke sasaran sekolah penerima. 

Bimtek yang diselenggarakan merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan revitalisasi sarana prasarana SMK yang dilakukan melalui mekanisme swakelola yang melibatkan peran aktif sekolah dan masyarakat, sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Melalui kegiatan Bimtek ini, seluruh pihak yang terlibat, baik di tingkat pusat, daerah, maupun satuan pendidikan, mendapatkan pembekalan teknis terutama kepada SMK terkait pelaksana bantuan, mulai dari perencanaan program, pengelolaan anggaran, sampai pelaporan. Penguatan dengan pembekalan teknis para SMK penerima bantuan, hal ini dilakukan untuk dapat menjalankan program dengan baik dengan menghadirkan para narasumber-narasumber di setiap sesi seperti terkait sistem aplikasi Tata Kelola (takola): Sistem Pelaksanaan Program Revitalisasi SMK yang disampaikan oleh Bapak Robby Cahyadi selaku praktisi pendidikan, mekanisme penyaluran bantuan disampaikan oleh perwakilan dari Bank Negara Indonesia (BNI) Ibu Fitriana. Penjelasan perpajakan dalam pengelolaan bantuan pemerintah oleh Bapak Dwi Lenggeng Santoso selaku Penyuluh Pajak, perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan serta penjelasan mekanisme pengawasan pengelolaan bantuan pemerintah yang disampaikan oleh perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Prabarini Primaningsih selaku auditor ahli utama.

Komitmen Bersama Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Wujudkan Sekolah Aman, Nyaman, dan Sesuai DUDI

Pada Kamis, 12 Juni 2025, Direktorat SMK melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Program Revitalisasi SMK Tahap 2 (dua) bersama 30 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan 129 sekolah penerima bantuan. Penandatanganan ini merupakan implementasi langsung dari Inpres Nomor 7 Tahun 2025. Tujuannya adalah menyamakan persepsi, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah demi kelancaran dan keberlanjutan program revitalisasi.

Direktur SMK, Bapak Arie Wibowo Khurniawan, dalam laporannya menyampaikan bahwa penandatanganan ini merupakan tindakan nyata dari Instruksi Presiden dan tindak lanjut dari Program Prioritas Kemendikdasmen Nomor 5, yaitu pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Fokus utama adalah peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan sebagai fondasi sekolah unggul menuju Indonesia Emas 2045.

"Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi negara untuk membangun sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, unggul, dan berdaya saing global sebagaimana ditegaskan dalam RPJMN 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045," tegas Arie.

Arie menambahkan bahwa kerja sama antara Direktorat SMK dan Dinas Pendidikan bertujuan menyepakati ruang lingkup pelaksanaan program secara terintegrasi, memperkuat kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan vokasi, serta menegaskan komitmen bersama dalam menyiapkan SMK yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan daerah.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Bapak Tatang Muttaqin, dalam arahannya menyampaikan pentingnya pembangunan pendidikan vokasi yang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga menjamin kualitas dan pemerataan antarwilayah. Ia menyebutkan bahwa tingkat pengangguran lulusan SMK telah mengalami penurunan lebih dari 5%, hal ini terjadi karena adanya peningkatan kerja sama antara SMK Pusat Keunggulan dan industri. Pemerintah daerah diharapkan tidak lagi membedakan antara sekolah negeri dan swasta, tetapi melihat kualitas layanan dan hasil lulusan. Lulusan dari SMK Pusat Keunggulan tentu akan terserap lebih cepat ke industri,  selain itu pemerintah daerah harus melihat konteks dalam kebekerjaan lulusan di daerahnya.

Yang kita layani adalah anak-anak bangsa. Baik negeri maupun swasta, yang penting adalah kualitasnya,” ujar Tatang

SMK sebagai garda terdepan pendidikan vokasi, memiliki infrastruktiur tidak hanya memenuhi standar tetapi harus berkualitas tinggi dan relevan dengan dinamika kebutuhan industri saat ini dan masa depan. Melalui Program Revitalisasi SMK Tahun 2025 ini, pemerintah memberikan dukungan nyata berupa bantuan pembangunan atau renovasi dan pengadaan peralatan praktik yang modern dan sesuai dengan kebutuhan industri. Inisiatif ini bukan sekadar upaya perbaikan fisik, melainkan merupakan bagian integral dari pembangunan ekosistem pembelajaran yang lebih adaptif, kontekstual, dan inovatif.

“Hal ini menegaskan kembali bahwa sekolah harus menjadi pusat pembangunan nasional. Tidak boleh ada lagi sekolah dengan atap runtuh atau fasilitas sanitasi yang tidak layak. Pendidikan yang bermartabat harus dimulai dari lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak.” ungkap Tatang.

Kegiatan ini menjadi wujud usaha kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan secara swakelola tentu menghadirkan tantangan di lapangan, namun apabila sekolah mampu melibatkan warga lokal dan berkomitmen untuk membangun bersama, maka kualitas pendidikan akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, penandatanganan nota kesepahaman bukan sekadar seremoni, melainkan cerminan dari komitmen bersama untuk menghadirkan perubahan nyata dan berkelanjutan di lapangan.

Momentum ini harus menjadi titik awal dari lompatan besar dalam membangun pendidikan vokasi yang unggul, inklusif, dan kompetitif, menjadikan SMK sebagai pilihan utama, bukan lagi sekadar alternatif. SMK Pusat Keunggulan adalah pilar penting yang akan mengantarkan Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Generasi muda Indonesia harus disiapkan menjadi tenaga kerja yang unggul, mereka tidak hanya memiliki kompetensi yang mumpuni, tetapi juga mampu bersaing di dunia global. Di beberapa provinsi, terdapat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tidak hanya menyelenggarakan pendidikan selama tiga tahun, tetapi juga empat tahun. Beberapa SMK bahkan telah diarahkan untuk membentuk dan menjadi calon pekerja migran Indonesia yang diharapkan menjadi salah satu sumber percepatan pembangunan, tidak hanya pada tingkat ekonomi nasional, tetapi juga di tingkat daerah. Hal ini menegaskan kembali bahwa sekolah harus menjadi pusat pembangunan nasional.

“Momentum ini harus dijadikan titik awal dari lompatan besar dalam membangun pendidikan vokasi yang unggul, inklusif, dan kompetitif. Bersama-sama, kita dorong SMK menjadi pilihan utama, bukan sekadar alternatif SMK sebagai pusat keunggulan dan pilar penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tegas Tatang.”

Penulis: Elva Lestari